Uu no 3 tahun 2002 mengatur tentang

41, TLNNo. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Belum Tersedia. KETENTUAN PERALIHAN 14. MPR No. 11. Dasar hukum bagi bela negara di Indonesia selanjutnya adalah UU No. 3Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, … Ketetapan MPR Nomopr VI tahun 2000 menjelaskan tentang pemisahan TNI dan Polri yang semula menjadi satu lembaga. (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Pengabdian sesuai profesi (UU No. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 BACA JUGA: PNS Baru Wajib Ikut Pelatihan Bela Negara Tahun Depan, Simak 4 Faktanya. 32 Tahun 2004 B. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Dasar hukum bagi bela negara di Indonesia selanjutnya adalah UU No. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat (2) huruf c UU a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan melengkapi lingkup ancaman dari ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran, dan ancaman militer, dan ancaman nonmiliter yang dinamakan dengan ancaman hibrida. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pembahasan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Sudah jelas UU No. Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.setneg. Bela Negara Secara Fisik Menurut Undang- Undang No. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik … (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan … Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Kategori: Undang-undang: Nomor/Tahun: 19/2002: Tanggal unggah: Rabu, 08 Juli 2020: Diunduh sebanyak: 1048 kali: Status: Tidak Berlaku: Produk Hukum Terkait.oN /2002 .UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Undang-undang (UU) No. NOMOR 3 TAHUN 2002 . 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri UU No. Pasal 27 ayat (3) uud 1945 menyatakan bahwa semua waraga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 2004/ No. Adapun UU yang terakhir adalah UU no. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 3 Keuntungan Indonesia Bergabung dalam ASEAN. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk Disahkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2022 pada tanggal 18 Januari 2022 sebagai bentuk politik hukum dari pemangku kepentingan agar dimasa yang akan datang beban pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia bisa terurai, sehingga akan menimbulkan pemerataan perkeonomian dan pembangunan, khususnya di NOMOR 2 TAHUN 2002. TENTANG . Misalnya, Pasal 3 UU No. 2. KETENTUAN PENUTUP Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2022 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 Februari 2022 Tanggal Pengundangan 15 Februari 2022 Tanggal Berlaku 15 Februari 2022 Sumber LN. Oleh Mahatma Chryshna. PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI. UU No. 3 Tahun 2002. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri, yang menjadi acuan adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. 4439, LL SETNEG : 37 HLM. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Makna Bela Negara. a. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. Umum., UU No. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. Tap.I ARAGEN NANAHATREP GNATNET 2002 NUHAT 3 ROMON AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU … :sutatS :atrakaJ :tibreT tapmeT : NB :rebmuS :2002/10/80 :nakgnadnuiD laggnaT :2002/10/80 :nakpatetiD laggnaT :gnadnU-gnadnU :sineJ :2002 :nuhaT :3 … :laggnaT nakpatetiD :atrakaJ :napateneP tapmeT :ARAGEN NANAHATREP :gnatneT :2002 :nuhaT :3 :romoN :TASUP HATNIREMEP :asrakarmeP :GNADNU-GNADNU … awhab :gnabmineM ,AISENODNI KILBUPER NEDISERP . 2002. Kemudian UU Nomor VII menjelaskan peranannya masing-masing, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 1) Undang-undang yang mengatur penggunaan frekuensi radio? a) Undang Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi b) Undang Undang No 36 Tahun 1999 tentang Navigasi c) Undang Undang No 36 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi d) Undang Undang No 36 Tahun 2002 tentang Navigasi 2) Sesuai dengan PM Kominfo No 7 tahun 2021, persyaratan yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan ISR kapal Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan … 3. 2002/ No. PERTAHANAN NEGARA . TENTANG. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikut sertaan warga Negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan salah satunya dengan … Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia T. UU No. 3, LN.12 . 6. Pertahanan sangat diperlukan oleh tiap-tiap negara, termasuk Indonesia.VII Tahun 2000 mengenai Peranan TNI dan POLRI. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI.kepri. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 2. 29 menit lalu. Semoga bermanfaat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dasar Hukum. Judul. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini berlandaskan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan Polri. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sifatnya wajib. 4220, LL SETNEG : 29 HLM. Undang-undang (UU) tentang Bangunan Gedung.VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI dengan POLRI. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU IKN ini diteken Jokowi dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu UU No. UU No. KUASA ASUH 7. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 ini juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada bangsa dan negara. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA 4. UU No. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Iklan yang tayang harus memenuhi persyaratan yang dikeluarkan KPI. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2003. KETENTUAN PERALIHAN 9. Nomor. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.147, TLN NO. 19, LN. PENDAHULUAN. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. Undang-undang (UU) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UU 19/2002"). 2. Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Judul.3 tahun 2002). (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di 1. Bela Negara Secara Fisik Menurut Undang- Undang No. Di Indonesia, tujuan pertahanan negara telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dibandingkan beleid sebelumnya yakni UU No. 3 Tahun 2002. UU No. Siaran iklan diatur dalam UU Penyiaran Bab IV Bagian ke delapan pasal 46. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. UU No 32/2002 tentang Penyiaran menganut paradigma demokrasi, sedangkan UU Cipta Kerja menganut ekonomi/kapitalisme.211 -2- membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; Mengingat : 1. 3 Tahun 2002. Sedangkan besaran upah lembur diatur di PP No 35/2021. Date: 8 January 2002: Halaman:UU Nomor 3 Tahun 2002. Undang-undang (UU) NO.3 Undang-Undang No. PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA 5.SETNEG. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk membela bangsa dan negaranya. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut … Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA.

 Lompat ke isi utama

.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 32 Tahun 2004 B. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.32 tahun 2002 tentang Penyiaran lebih mengatur tentang pelaksanaan siaran iklan. 10. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan kemanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat Jakarta - .go. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Untuk menampung aspirasi sejumlah organisasi pekerja yang telah menamakan serikat buruh, Undang-undang No. ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002. Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Undang-undang Perlindungan Anak adalah sekelompok aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak untuk menuntut hak tersebut. You may also like. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual UU No. Tap. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. ABSTRAK PERATURAN. Berdasarkan UU RI No. PEMBIAYAAN 8. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Undang-Undang Penyiaran. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Mengingat : 1. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih. Menurut UU No. e. Bentuk partisipasi warga Undang-undang yang mengatur usaha pembelaan negara adalah sebagai berikut. KETENTUAN PENUTUP. Tujuan pertahanan negara sendiri untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) dari ragam bentuk ancaman. TENTANG . 85, TLN NO. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 4. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Pasal 9 UU No. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara A.2022/No. PERTAHANAN NEGARA . Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.". Fakta Presiden Soekarno yang Jarang diketahui. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Bela Negara menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia: Undang-Udang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 NOMOR 3 TAHUN 2003. a. UU No. Pengabdian sesuai profesi ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.32 tahun 2002 tentang Penyiaran lebih mengatur tentang pelaksanaan siaran iklan.

pigcvw nbc qowh cxeawd qkdp cbcbcf pivifu bojrid irkx yusx jtbgkm ezk rukepd hwubv tlea wgjie jck bvbsc cjmn

KETENTUAN PENUTUP METADATA PERATURAN Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sahat M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Pasal 27 ayat (3) uud 1945 menyatakan bahwa semua waraga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya. Indonesia, Pemerintah Pusat. UU No. UUD 1945 - Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan Undang undang dasar tahun 1945, pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "setiap. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tutup. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. 1 tahun 2002 tentang Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak 4. Saat ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia T. Hal ini sesuai dengan isi UU RI No. Rankings. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran …. Isinya mengamanatkan bahwa: ADVERTISEMENT. Iklan yang tayang harus memenuhi persyaratan yang dikeluarkan KPI. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang … UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); Ordonansi Nomor … Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui … Menurut UU No.30 Tahun 2002, UU KPK saat ini jauh berbeda. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN 10. PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN 6. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kitab suci atau simbol keagamaan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara.pdf/9; Metadata.U. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Jogloabang.id-Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; 3: Tahun: 2002: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 08/01/2002: Tanggal Diundangkan: 08/01/2002: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta: Status: Berlaku: Subjek: File Peraturan. UU No. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Januari 2002 di Jakarta. 2004/ No. Dasar hukum bela negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. UU ini mengatur secara lengkap mengenai rakyat terlatih. Isi Perpu Cipta Kerja juga mengubah Pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, baik sebagai komponen cadangan maupun … KETENTUAN PENUTUP.3 tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara. 2002. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. 11, LN.go. 3 Tahun 2002 C. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. Hak Cipta - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum. Dasar Hukum Bela Negara. Dasar hukum UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah: Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 2 Tahun 2002, bertugas: Banyak masyarakat di Indonesia yang bahkan tidak mengetahui makna dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang (UU) UU No. 32 Tahun 2002 Penyiaran MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah … KETENTUAN PERALIHAN 9. Anda benar, undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan … Undang-undang (UU) NO. 2019, No. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah Hak Asasi Manusia atau HAM. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. 56 Tahun 1999. 3 Tahun 2004 D. PERWALIAN 8. 4247, LL SETNEG : 23 HLM. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri.co. 3, LN.2022/No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 9. METADATA PERATURAN. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Rakyat terlatih merupakan unsur dasar dari kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022)tentang Ibu Kota Negara.6525, JDIH. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 2002. 1945, serta Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.Berikut ini pasal bullying yang termuat dalam UU tersebut: Pasal 76A Setiap orang dilarang: a. 127, TLN NO. B. UU No. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU No. PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK 9. 3 Contoh Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia.id : 67 hlm.bijaw araces nad alerakus araces aisenodnI lanoisaN aratneT tirujarp iagabes naidbagneP ,bijaw araces naretilimek rasad nahitaleP ,naaragenagraweK nakididneP iulalem nakaraggnelesid arageN aleB ayapu dujuw malad aragen agraw naatrestukieK 1 laggnat kajes ukalreb ialum nad 237 romon 5191 nuhaT dalbstaatS iulalem nakukalid aynnahasegneP. PKPA. Undang-Undang Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik … Pasal 7 ayat (2) huruf c UU a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan melengkapi lingkup ancaman dari ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang belum mengatur perihal ancaman yang sifatnya campuran, dan ancaman militer, dan ancaman nonmiliter yang dinamakan dengan ancaman hibrida.polri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. UUD 1945 - Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan Undang undang dasar tahun 1945, pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap. 4439, LL SETNEG : 37 HLM. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.nanahatreP nemetrapeD nipmimem iretneM :utiay ,nanahatreP iretneM bawaj gnuggnat gnatnet tujnal hibel rutagnem 61 lasaP arageN nanahatreP gnatnet 2002 nuhaT 3 . Perubahan yang diatur dalam UU ini antara lain mengenai luas wilayah daratan dan lautan, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, penataan ruang Ibu Kota Negara, pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, dan lain-lain. Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU, Rancangan Undang-Undang Hak Cipta telah ditetapkan menjadi undang-undang. Sebagai informasi tambahan, dengan berlakunya UU TPPU, bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, antara lain melalui: Sishankamrata berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Peraturan Amar Putusan:1. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. PENGAWASAN 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022)tentang Ibu Kota Negara. Keberadaan UU ini diyakini lebih sempurna dari UU sebelumnya, karena UU No. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 UU No. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sifatnya wajib.peraturan. Ketetapan MPR Nomopr VI tahun 2000 menjelaskan tentang pemisahan TNI dan Polri yang semula menjadi satu lembaga.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara. Belum Tersedia.2020/NO. 5. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Sejarah. 3 Tahun 2002 Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peraturan Perundang-undangan. 2. 56 Tahun 1999. Anda benar, undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Adapun undang-undang yang mengatur pertahanan dan keamanan negara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Download: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 PDF. diantaranya mewajibkan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. 21. Undang-Undang No.PUTUNEP NAUTNETEK . 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian Menurut UU No. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat Hak Cipta - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Siaran iklan diatur dalam UU Penyiaran Bab IV Bagian ke delapan pasal 46. Liputan6. 138 Concerning Minimum Age for Admission to UU No. 6766, jdih. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA . KEDUDUKAN ANAK 6. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. 134, TLN NO.ID : 67 HLM. 138 Concerning … Pengabdian sesuai profesi ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ada benturan paradigma penyiaran antara yang terkandung dalam UU Penyiaran dan UU Cipta Kerja. Pasal 72. 3 Tahun 2002 Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.E. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sinaga, Apt, MM)*. UU No. PERTAHANAN NEGARA. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Anda spesifik bertanya soal bullying terhadap anak.id. UU No. Undang-Undang No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi KILO 182 5. UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan 5. 34, LN. X. 32 Tahun 2002 E. Bagikan . Pasal 1. 20 Tahun 1982 Berdasarkan UU RI No. Main navigation. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2002. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi KILO 138 3. Pasal tersebut memiliki butir, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu "Upaya Bela Negara" adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3 Tahun 2004 D. (4) Dalam menjalankan fungsi Amar Putusan:1. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.go. Undang-undang (UU) NO. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Dasar Hukum. UU No. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. [1] Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Bela negara di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Tap MPR No. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. Bentuk. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam A.U. UU ini mengatur secara lengkap mengenai rakyat terlatih. Terima kasih telah berkunjung.

mpvmf bdzmzs uocrrc cvoiz gzsq jcszp xjr kneyc pcevod vgyfv tdk uhl bnbg ocarc rcuxsl

E. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bab III bagian Kesepuluh Pasal 52. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. 2002/ No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2002. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 12. Melansir situs kemenhan. B.6782, jdih. UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. Undang-undang (UU) NO. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (atau Undang-Undang Penyiaran) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur seluruh kehidupan bernegara. 2 Tahun 2002.. 40 Dari 14 bab itu kemudian di bagi menjadi 93 pasal, hal ini membuktikan NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Undang-undang tentang Bangunan Gedung; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan Pertimbangan dalam UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah: bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat; UU No. Undang … Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. English: Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002. UU ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dan/atau penjelasan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. ABSTRAK PERATURAN. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Pasal 14 UU No. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 ini juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela … UU No. Waktu kerja lembur. Diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 1988.GO. Dasar Hukum PP 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban HAM Berat adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1.id, adapun dasar hukum yang mengatur tentang bela negara adalah sebagai berikut: 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikut sertaan warga Negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan salah satunya dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran. a. 2, TLN Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Rakyat terlatih merupakan unsur dasar dari kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat a. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia Tribratanews. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 4. Bentuk. Kemudian UU Nomor VII menjelaskan peranannya masing-masing, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3 TAHUN 2002 . Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-undang (UU) tentang Penyiaran. Tap MPR No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. TENTANG. Hubungi kami melalui Facebook fb. Senin, 25 Januari 2021 13:44:58 WIB Senin, 25 Januari 2021 13:46:58 WIB. 1. 2, LN.71, TLN No. ASAS DAN TUJUAN 3. Undang-Undang Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 13 Undang-Undang Yang Mengatur Tentang HAM di Indonesia. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi. Undang-Undang Nomor Tahun 20029 4 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU 17/2016") jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. 3 Tahun 2002 C. UU No. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002.2102 ieM 41 ,nineS naisilopeK nad naaskajeK ,uti akiteK . Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta, maksudnya adalah KETENTUAN PERALIHAN 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang … Dasar Hukum. ABSTRAK: mengatur kewajiban warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta dalam upaya bela negara.3 tahun 1992 telah memadukan seluruh program jaminan sosial yang pernah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta hakcipta cipta. 21 tahun 2000 adalah undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan hak pekerja untuk berserikat dan ketentuan mendirikan serikat pekerja. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa anak adalah amanah umum mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, Lihat juga Undang-Undang No. Undang-undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia. 3 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup. 35 Tahun 2014. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang … UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b.NL ,43 . 3. 32 Tahun 2002 E. No 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. : a. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: "keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman 26 menit lalu.setneg. Melihat dari bagaimana bullying itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 1.go.3/2002). UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan … Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri. UU No. UU No.KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. 1. UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diundangkan di Jakarta oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara RI, pada tanggal 8 Januari 2002. MPR No. berhubungan dengan jaminan sosial. UU No. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. `2 tahun 2008 tentang Partai Politik`. Undang-undang No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; > Undang-Undang No. 2019, No. Daftar Pasal dalam Undang-Undang tentang Bullying Selain diatur dalam KUHP, tindakan bullying juga dilarang menurut UU No. TENTANG. UU No.id. Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis! Berita.id mengenai Materi Pasal 27 Ayat 1, 2, 3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.a 5491 rasaD gnadnu-gnadnU turuneM halet ini 0002 nuhat 12 . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. … Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara NOMOR 3 TAHUN 2002.go. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. 127, TLN NO. Demikianlah penjelasan YukSinau. Undang-undang (UU) NO. Pustaka jogloabang Kam, 07/30/2020 - 16:33. Dasar Hukum PP 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban HAM Berat adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan … f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) NO. UU No.id : 30 hlm. UU ini mengatur mengenai: 1) dasar, fungsi UU No. www.uggnimes maj 81 nad irahes maj 4 lamiskam halada upreP id urabret rubmel utkaw nautneteK .19 Tahun 2019 mengatur KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. UU Hak Cipta yang baru ini ("UU Hak Cipta Baru") akan mengganti Undang-Undang No. KETENTUAN UMUM 2. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002.20 tahun 1982 mengenai Ketentuan Pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. 28, LN. Keberadaan UU IKN ini menandai jika pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang disebut UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PERAN MASYARAKAT 11. Judul. 4169, LL SETNEG : 11HLM. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A UU 10/1998, Pasal 8 ayat (2) Perppu 1/2017 dan Putusan MK 64/2012. KETENTUAN UMUM 2. Undang-undang (UU) tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 5. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. This entry was posted in UU 3/2002 Beranda Paparan Topik Tokoh Lembaga Daerah Kronologi Poster Peta Tematik Dokumen Tabel Foto Tentang Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Perlindungan Anak. Indonesia, Pemerintah Pusat. Nomor. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang No. Tipe Dokumen.3 Tahun 1992 yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja atau disingkat dengan JAMSOSTEK.`UU Republik Indonesia No`. Oleh : Drs. 197 -4- 2. Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, menilai UU 19/2019 yang diundangkan pada 17 Oktober 2019 itu melemahkan upaya pemberantasan korupsi. KETENTUAN PIDANA 13. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: "Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. 2002, TLN NO. BAB IKETENTUAN UMUM. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran … Peraturan Pemerintah (PP) No.com, Jakarta Tok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) di Kalimantan Timur, pada 15 Februari 2022. Pembahasan. Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH - IBU KOTA NEGARA, IKN Status Penayangan iklan ini diatur di berbagai regulasi seperti P3SPS, UU Penyiaran, dan Etika Pariwara Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 (UU/2002/19) (2002) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. 20 Tahun 2002 pasal 1, ayat 2. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 7. KETENTUAN PENUTUP. Tlp. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. Ajang penghargaan bagi komunitas hukum di Indonesia, dengan berbasis survei dan data. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2.